KATA PENGANTAR
pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah
SWT,karna telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada kita semua dapat
berkumpul dalam ruang ini sehingga dapat memaparkan/membahas makalah
kami.
Taklupa salawat dan beriring salam kita junjungkan kepada nabi besar
kita Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju
zaman terang benderang yang kita rasa saat ini.
Degan ini kami membuat makalah sebagai syarat untuk memenuhi tugas kami
disini kami sebagai pemakalah menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan
kekurangan dalam penulisan makalah ini, maka dari itu kami sangat
mengharapkan kritikan dan saran dari teman-teman demi kesempurnaan
makalah ini demi mencapai kesuksesan bersama.
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…...……………………………………..………………………
DAFTAR ISI…………...………………………………………………………………
BAB I…………...………………………………………………………………………
PENDAHULUAN………...………………………………..……...............................
BAB II……………...………………………………………….……………………….
PEMBAHASAN………………………………………………..……………………..
A. Manajemen Kas Dalam Perspektif Literatur Ilmiah …………………………
B. Tujuan Manajemen Kas……………………………………………………….
C. Siklus Manajemen Kas Daerah……………………………………………….
D. Anggaran Kas………………………………………………………………….
E. Contoh Kasus Pembuatan Anggaran Penjualan………………………………………
BAB III………………………………………………………………….....................
KESIMPULAN………………………………………………………………………..
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….
BAB I
PENDAHULUAN
Pemerintah daerah menyusun dan melaksanakan anggaran daerah untuk
memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik. Kualitas
pelayanan tersebut sangat tergantung pada kelancaran pendanaan untuk
membiayai semua aktivitas yang dilakukan. Dalam hal ini pemerintah
daerah harus dapat mengelola sumberdaya yang dimilikinya dengan sebaik
mungkin. Dengan demikian, unit kerja yang memberikan pelayanan kepada
publik sedapat mungkin tidak berhadapan dengan masalah kekurangan atau
ketiadaan dana ketika dibutuhkan. Artinya, dana yang dibutuhkan oleh
unit kerja semestinya tersedia dalam jumlah yang cukup tepat pada
waktunya. Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen dan pengendalian
kas daerah yang baik.
Manajemen kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah.
Manajemen kas merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh unit
perbendaharaan, mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan tentang
aliran kas daerah. Agar secara optimal dapat mendukung pelaksanaan
pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pengelolaan kas selayaknya
dilaksanakan secara terencana, transparan dan akuntabel. Hal ini
bermakna bahwa strategi pemerintah daerah untuk memaksimalkan hasil dari
uang yang dimilikinya merupakan esensi utama dari manajemen kas.
Pemerintah daerah kemudian membentuk suatu unit kerja yang melaksanakan
fungsi perbendaharaan, yang mencakup perencanaan, penerimaan,
penataausahaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban kas daerah, yang
disebut dengan nama bendahara daerah. Dalam peraturan perundang-unadngan
terbaru dikenal dengan nama bendahara umum daerah (BUD).
BAB II
PEMBAHASAN
Di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, manajemen kas tidak
menjadi perhatian utama dalam manajemen keuangan daerah seperti halnya
penganggaran. Hal ini mungkin karena penganggaran bersinggungan langsung
dengan politik di pemerintahan, sementara manajemen kas merupakan
pekerjaan administratif belaka yang dilakukan oleh pemerintah daerah
(eksekutif). Selain itu ada anggapan bahwa manajemen kas dapat dilakukan
apabila proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan.
Manajemen kas dengan sendirinya akan berjalan jika anggaran sudah
ditetapkan. Padahal penganggaran dan manajemen kas dua hal yang berbeda,
baik secara teknis maupun risiko yang melekat di dalamnya.
Manajemen kas di pemerintahan didefinisikan sebagai strategi dan proses
terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara
efektif biaya,baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah
dengan pihak luar. Manajemen kas adalah praktik dan teknik yang
dirancang untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin
keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan
menghilangkan saldo kas menganggur.
Dalam buku Managing Public Expenditure,disebutkan bahwa fungsi
perbendaharaan di pemerintahan mencakup aktivitas-aktivitas berikut:
1. manajemen kas,
2. manajemen rekening-rekening bank yang dimiliki pemerintah (daerah),
3. perencanaan keuangan dan peramalan aliran kas,
4. manajemen hutang public,
5. administrasi batuan luar negeri dan dana bantuan internasional,
6. manajemen aset finansial.
Aktivitas manajemen kas pada posisi pertama mengisyaratkan bahwa
pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semestinya memprioritaskan
pengelolaan kas daerah dalam manajemen keuangan pemerintah. Meskipun di
negara berbeda digunakan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan fungsi
perbendaharaan, namun pengelolaan kas merupakan fungsi utama yang
berlaku di negara manapun.
B. Tujuan Manajemen Kas
Terdapat empat tujuan manajemen kas, yaitu;
1. keamanan kas,
2. menjaga likuiditas keuangan,
3. memperoleh keuntungan investasi.
Manajemen kas bertujuan untuk menjaga manajemen kas dalam arti
melindungi kas dari kehilangan yang diakibatkan oleh keputusan manajemen
yang buruk atua karena tidak kurupsi dalam praktik pengumpulan,
pengeluaran, dan pemamfaatan. Tujuan kedua adalah menjaga likuiditas
keuangan, yaitu menjaga jumlah kas yang memadai dan mencukupi untuk
memenuhi kewajiban pinansial, seperti membayarkan kembali uang jangka
pendek yang jatuh tempo, membayar kewajiban kepada pihak ketiga,
membiayai kegiatan yang sudah dianggarkan, dan membayar belanja rutin.
Manajemen kas juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari
pemamfaatan kas dalam investasi jangka pendek.
Tujuan menjaga likuiditas dan memperoleh keuntungan investasi bersifat
kontradiktiv. Likuiditas yang tinggi membutuhkan ketersediaan kas yang
lebih besar. Namun kondisi keuangan yang mengalami likuiditas tinggi
bisa berarti mengorbankan kesempatan memperoleh keuntungan investasi
sehingga menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, mengimvestasikan kas yang
terlalu besar dalam instrumen investasi jangka pendek juga berarti
menurunkan likuiditas, Tantangan terbesar yang dihadapi oleh menejer
keuangan sektor public adalah bagaimana menentukan likuiditas. Tantangan
terbesar yang dihadapi oleh manejer keuangan sektor public adalah
bagaimana menentukan jumlah kas yang paling optimal, yaitu menetukan
jumlah kas di tangan yang mencakupi untuk mendanai kegiatan operasional
dan mengimpestasikan kas yang masih menganggur.
C. Siklus Manajemen Kas Daerah
Siklus manajemen kas daerah merupakan tahap-tahp, proses, dan kegiatan
yang terkait dengan perolehan, penggunaan, dan pemamfaatan kas daerah.
Siklus manajemen kas meliputi:
1. Pengumpulan Pendapatan
Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melakukan pengumpulan
pendapatan. Pemerintah mengumpulkan pendapatan daerah dari berbagai
sumber, yaitu dari pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan
lain-lain pendapatan yang sah. Untuk kepentingan manajemen kas,
pemerintah daerah harus menciptakan sistem koleksi pendapatan daerah
yang mudah dan sederhana bagi masyarakat sehingga memungkinkan
pendapatan dapat segera diterima sehingga ketersediaan dana aman dan
mencukupi. Sistem koleksi pendapatan daerah harus didesain agar mampu
mempercepat perolehan dana, memberikan keamanan kas dari kehilangan,
pencurian, dan penurunan nilai, serta biaya koleksi dan penyimpanan kas
yang episien.
2. Pengeluaran Belanja
Untuk keperluan belanja kas, bendahara umum daerah perlu menyusun skedul
pengeluaran yang akan dilakukan dalam satu periode anggaran.
Pengeluaran belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal,
dan belanja transfer. Pengeluaran belanja juga dapat diklasifikasikan
berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagaimana
ketentuan permendagri No 29 tahun 2007. Kepentingan menajemen kas
terhadap pengeluaran belanja adalah untuk menjamin bahwa kewajiban
pemerintah untuk membayar pengeluaran belanja dapat dipenuhi secara
tepat waktu, efesien, dan efektif. Selain itu, menejer keuangan publik
juga berkepentingan untuk mengetahui kebutuhan pengeluaran dana jangka
pendek dan menengah yang akan dikaitkan dengan likuiditas keuangan
pemerintah daerah.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun skedul pengeluaran belanja ini adalah mengetahui :
a. kapan belanja dilakukan
b. berapa jumlah yang harus dikeluarkan
c. lama proses pencairan anggaran
D. Anggaran Kas
Esensi dari anggaran kas adalah merencanakan arus kas masuk dan keluar
sehingga dapat mendukung kelancaran operasional organisasi. Anggaran kas
memuat informasi tentang rencana arus kas masuk dari pendapatan dari
sumber lain dan arus kas keluar untuk belanja dan penggunaan lainnya.
Dengan demikian, estimasi atas arus masuk harus sesuai dengan estimasi
arus keluar sehingga tidak terjadi kelebihan kas dan kekurangan kas.
Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya mengikuti
pedoman dan struktur organisasi yang berlaku di daerah tersebut. Karena
anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan yang
bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka pelaksana
fungsi tersebut bertugas menyusun rencana aliran kas ke depan.
Berdasarkan struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah, unit kerja
yang menangani perbendaharaan adalah sub-bagian perbendaharaan di bagian
keuangan atau bidang perbendaharaan di badan pengelolaan keuangan
daerah.
Tujuan penyusunan anggaran kas secara umum adalah untuk:
1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian.
2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki.
3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi dengan melakukan sentralisasi.
4. Mengurangi mitigasi bank.
5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas.
6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban jangka pendek. (Schulman & Adams, 1999).
Terdapat empat konsep dasar dalam penyusunan anggaran kas yakni:
1. Adanya pola pengeluaran (expenditure pattern), tidak hanya dalam
bentuk kas, tetapi lebih penting lagi dalam hal kapan kas harus
dibayarkan.
2. Adanya pola pendapatan (income pattern), tidak hanya dalam bentuk
kas, tetapi lebih penting lagi dalam hal kapan kas akan diterima.
3. Ketika kedua pola di atas dapat disusun, maka dapat dibuat skedul yang mencakup pendapatan dan belanja.
4. Dari skedul tersebut dapat dibuat prakiraan anggaran kas (cash budget forecast).
Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, anggaran kas
disusun oleh bendahara umum daerah (BUD) untuk pelaksanaan APBD dan oleh
pengguna anggaran di SKPD untuk pelaksanaan anggaran di SKPD (lihat
Permendagri 13/2006). Oleh karena anggaran pengeluaran kas di SKPD
mencakup belanja langsung dan belanja tidak langsung, maka anggaran kas
juga dapat disusun mengikuti anggaran belanja tersebut. Sementara untuk
pendapatan, bagi SKPD yang memungut PAD dan dana perimbangan, disusun
anggaran kas masuk sesuai dengan kebijakan dan estimasi waktu penerimaan
kas tersebut.
E.Contoh Kasus Pembuatan Anggaran Penjualan
Perusahaan Sepatu memproduksi 2 merek sepatu yakni merek Joss dan Bross.
Masing – masing merek dipasarkan di dua daerah, yakni Jawa dan Bali. .
Data yang tersedia adalah sebagai berikut :
Hasil peramalan terhadap Harga jual masing – masing merek pada seap sektor untuk tahun 2012 adalah sbb:
Hasil peramalan penjualan dalam unit untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :
BAB III
KESIMPULAN
Setelah penulis mempelajari manajemen kas di pemerintahan didefinisikan
sebagai strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka
pendek dan saldo kas secara efektif biaya,baik secara internal maupun
dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar. Manajemen kas adalah
praktik dan teknik yang dirancang untuk mempercepat dan mengontrol
penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan kontrol atas
cara-cara pembayaran, dan menghilangkan saldo kas menganggur.
Aktivitas manajemen kas pada posisi pertama mengisyaratkan bahwa
pemerintah, termasuk pemerintah daerah, semestinya memprioritaskan
pengelolaan kas daerah dalam manajemen keuangan pemerintah. Meskipun di
negara berbeda digunakan pendekatan yang berbeda dalam merumuskan fungsi
perbendaharaan, namun pengelolaan kas merupakan fungsi utama yang
berlaku di negara manapun.
MAHMUDI (2009) , Manajemen keuangan daerah ,Yogyakarta, 17 oktober 2009.
Mahmudi (2007) Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: Panduan
Eksekutif dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, social dan
politik, Yogyakarta.
